WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENGHADIRI RAPAT KERJA NASIONAL AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH TAHUN 2018

Jakarta, 20 September 2018 – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 hari Kamis Tanggal 20 September 2018 pukul 08.00 s/d 16.00 WIB bertempat di Aula Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta Pusat serta para Wakil Gubernur, Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat Untuk Indonesia Kuat"Rakernas dibuka oleh Menteri Keuangan dan dihadiri oleh para menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah, Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan pimpinan institusi terkait.Indonesia yang mandiri dan berdaya saing diwujudkan dengan pengelolaan keuangan negara yang sehat sebagai fondasi yang kuat. Amanah rakyat untuk mengelola keuangan negara mengharuskan seluruh elemen Pemerintah terus mengupayakan dan memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai tantangan yang sedang dihadapi merupakan dampak kondisi perekonomian global dan menjadi pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan fiskal Pemerintah yang tecermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap rupiah dalam APBN harus digunakan sesuai prinsip value for money dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Informasi dalam laporan keuangan memiliki peran penting sebagai dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan perekonomian regional maupun global. Upaya Pemerintah tersebut harus didukung dengan peran serta seluruh stakeholders termasuk masyarakat, yang akan diperoleh apabila informasi dalam laporan keuangan dapat diakses secara luas dan memadai. Akses tersebut akan menciptakan kepercayaan publik bahwa Pemerintah mengelola keuangan negara secara sehat dalam mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk (i) memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and clean government); (ii) menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 untuk memberikan apresiasi kepada K/L yang Laporan Keuangannya memperoleh opini WTP; (iii) meningkatkan pemahaman pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing; (iv) menjaga momentum pencapaian program-program prioritas nasional dalam menjawab tantangan dan dinamika ekonomi regional dan global; serta (v) meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam menyukseskan program-program prioritas nasional.

Rakernas dilengkapi dengan talkshow yang menghadirkan pembicara yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan sejumlah tokoh nasional, dan dimoderatori oleh Wakil Menteri Keuangan. Pada talkshow ini, disampaikan program pemerintah dan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang diambil. Pada kesempatan yang sama, dilakukan peluncuran dan bedah buku “Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Masa ke Masa” sebagai sumbangsih literasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Seperti tahun sebelumnya, tahun ini Pemerintah memberikan penghargaan untuk 93 entitas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat opini terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak lima kali berturut-turut. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 kembali memperoleh opini  WTP, mempertahankan capaian opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016. Capaian opini tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah K/L dan Pemda yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya.

Untuk tahun 2017, jumlah K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L, dari sebelumnya 73 K/L pada tahun 2016. Sementara, Pemda yang memperoleh opini tersebut meningkat menjadi 411 Pemda, dari 374 Pemda pada tahun 2016. Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

Pelaksanaan rakernas ini diharapkan dapat terbangun komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka pengelolaan keuangan yang sehat. Pengelolaan keuangan yang sehat, akan mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing dalam mencapai tujuan bernegara.

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru satu kali mendapatkan WTP, maka kedepannya perlu ditingkatkan kembali untuk mendapatkan penghargaan WTP kalau sudah mencapai 5 kali WTP.

Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi
Penulis: 
Ardiansyah
Fotografer: 
Hendrik Timora Sakti
Editor: 
Prima Indrasari