Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung hadir pada Rapat Kordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota

Menko:

Kerukunan bangsa syarat mutlak membangun bangsa. Kenapa harus rukun? Founding Fathers membentuk negara ada tujuannya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (menjadi tujuan Nasional) dengan bersatu ada semangat dan energi bersama membangun bangsa ini perbedaan harus memperkuat satu sama lain dituangkan dalam Bhineka Tunggal Ika leluhur sudah berpesan dalam pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh banyak negara hancur dan runtuh karena internalnya tercerai berai kondisi terkini banyak orang Indonesia yang tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu bahwa negaranya kuat.

  1.  Kepercayaan publik terhadap perintah tertinggi
  2.  Peringkat 2 tujuan investasi setelah Filipina

Tahun politik menjadi pesta demokrasi yang lebih kondusif dan bersemangat pemberian hak politik presiding PWC 2030 5 terbesar ekonomi, 50% prospek global 2020, dominasi ekonomi dunia bergerak ke Asia rapat kabinet lebih sering, respon publik untuk keperluan public roadmap pemerintah sudah pada track yg benar, yang kita jalankan sekarang adalah kelanjutan dari masa lalu membangun dari pinggiran, fokus pada pembangunan wilayah perbatasan infrastruktur dan listrik perlu digesah untuk keamanan dan ketertiban dan tercipta pemerataan dan keadilan jadikan rakornaa wahanan untuk sumbang ide pikir agar dapat menjaga kerukunam, silaturahmi antara kita kekuatan terbesar negara ini dari 6 agama yang ada di Indonesia kita guyub sebagai bangsa.

Mendagri:

KDH OPD tidak lengkap sebagai sebagai pemerintah, harus melibatkan toga dan tomas, ada kepolisian, kejaksaan, tni itulah pemerintah daerah jamin kebebasan beragama oleh pemerintah daerah yg terdiri dari komponen tadi kolom agama dibedakan dengan aliran kepercayaan berbeda walau hak kewajiban sama ormas keagamaan yg mengawasi kejaksaan FKUB sampai kecamatan dipimpin oleh agama mayoritas harus saling hormati setiap kamu adalah pemimpin.

Menag:

Bangsa Indonesia religius dan majemuk, the biggest forum for inter religious harmony 34 provinsi FKUB tingkat urgensi nya tinggi menjelang owsta demokrasi 2018/19, ragam persepsi dan opini dikontestasikan dalam ruang public tokoh agama di daerah menjadi patron yang dihormati  mari jadikan agama menjadi jembatan menuju kesejahteraan bersama, jangan jadikan agama membangun tembok tebal yang mensekat-sekat jangan bawa2 agama dalam politik: agama sebagai Kelembagaan dan tata cara peribadatan sisi luar dalam satu agama saja ada perbedaan2 jangan mengeksplorasi agama dalam pemahaman luar untuk kepentingannya politik dan pragmatis sedang nilai agama intinya harus dibawa dalam kehidupan politik, pokok dan universal.

1. Ceramah diaampaikan oleh orang yang komitmen esensi agama diturunkan

2.  Berdasarkan pengetahuan agama yang memadai

3. Kalimat baik dan santun dan bebas ujaran kebencian

4. Mendidik berisi pencerahan materi berisi motivasi pemberdayaan umat

5. Tidak bertentangan Pancasila, UUD, NKRI, Bhineka

6. Tidak mempertentangkan SARA

7. Penodaan pelecehan antar dalam sesama umat agama

8. Tidak provokator

9. Tidak berisi kampanye, promosi dll

 

Ketua DPR:

  1. Demokrasi harus dijalankan demgan riang gembira tanpanraaa ketakutan.
  2. Demokrasi adalahbpikihan menentukan masa deoan kehidupan bangsa dan Negara.
  3. DPR mendorong lahirnya UU Kerukunan Umat Beragama.

 

MUI:

Menyelesaikan konflik agama bahkan konflik pilkada diselesaikan oleh FKUB di Provinsi Kabupaten Kota, mengharap FKUB dibentuk berdasarkan UU karena perannya besar membangun kerukunan tidak mudah dan murah, anggaran kerukunan ditetapkan dalam APBD dan APBN oancasika the titik temu semua elemen bangsa ada kesepakatan di piagam jakarta, para ulama menghilangkan 7 kata demi NKRI, sangat besar nilai toleransi nya NKRI negara kesepakatan, berjanji saling menghargai dan hormati  negara sudah final dan selesai .

1. Pengawalan melalui Pranata atas konflik dan potensi konflik.

2. Adanya paradigma ulhuwah ilsamiyah dan kebangsaan bahkan insaniyah.

Indo Paking toleran agama dibawa dalam politik, agama dalam pandangan ekonomi, sesama agama sendiri tidak toleran, pendirian rumah ibadah tahun SENTI (Sensitif Thinking).

Jamintel:

Pakem pengawaaan aliran kepercayaan masyarakat, kebebasan dalam UUD tidak dalam artian tanpa batas, namun juga ada hak kewajiban orang lain dalam beragama.

DPD RI:

Indonesia makmur jika daerah makmur.

“Pada hari ini seluruh Wakil Guberur yang ada di Indonesia bersama dengan Kaban Kesbangpol dan kemudian Kabupaten dan Kota, mereka berkumpul dalam sebuah Rapat Kerja yang berkaitan dengan Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan ini berbagai Pejabat-pejabat Negara Republik Indonesia diantaranya Mendagri, Menko Hukum& HAM, Menag, dan beberapa Menteri lainnya dan kemudian pada waktu perlengkapan daripada seluruh acara ini maka hadir daripada para pimpinan-pimpinan Umat, seperti misalnya adalah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hindu, Kristen, Budha, Konghuchu, semuanya hadir dalam kesempatan Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama ini. Berbagai pesan telah disampaikan, diantaranya adalah melakukan suatu kegiatan-kegiatan aksi di masing-masing daerah itu yang berkaitan dengan Deteksi Dini seperti misalnya adalah Terorisme dan kemudian Radikalisme dan juga Narkoba, karena untuk saat ini perubahan-perubahan kehidupan bangsa itu adalah tidak lagi dilakukan secara terbuka tetapi melalui saluran-saluran lain perubahan-perubahan terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia yang seperti saya katan tadi seperti misalnya Terorisme, Radikalisme dan juga Narkoba semua sisi-sisi lainnya adalah dilakukannya seperti itu. Dan Kemudian berkaitan dengan Era Globalisasi dimana pada saat sekarang ini adalah bahwa  seluruh tataran perdagangan bebas di dunia ini akan juga mempengaruhi terhadap keseluruhan, belum lagi ada perkembangan-perkembangan daripada Dunia Digital yang sangat akan memberikan pengaruh apabila tidak dilakukan suatu perlindungan-perlindungan terhadap Warga Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu hal ini jangan sampai hal ini meluas dan tidak diantisipasi maka harapan daripada pemerintah ini melalui Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama ini. Kalau misalnya umat beragama ini bersatu dan kemudian selalu berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia maka kita akan meyakini bahwa hal tersebut berlangsung secara/ sesuai dengan apa yang kita harapkan/inginkan.  Sebagai strategi-strategi di dalam melakukan deteksi dini ini sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara yang menyampaikan kata-kata kunci di dalam melakukan Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama ini di Dunia maupun di Indonesia”, ujar Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi
Penulis: 
Adwin Mahyudi
Fotografer: 
Hendrik Timora Sakti
Editor: 
Prima Indrasari