Wagub Babel Abdul Fatah Menyatakan Perlunya Komunikasi dan Sosialisasi Kepada Mahasiswa Terkait Tuntutan Mahasiswa Bangka Belitung Perihal Revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP

Jakarta - Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah menyatakan perlunya komunikasi dan sosialisasi  terkait tuntutan mahasiswa melalui Presiden BEM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang revisi Undang-undang KPK dan Rancangan KUHP (RKUHP). “Jika ada peraturan perundang-undangan mau dikomunikasikan (ke pemerintah daerah dan DPRD), kita wellcome untuk melakukan secara bersama. Sekaligus kita bisa diskusikan dan sosialiasikan RUU kepada mahasiswa,” ujarnya. Kedua hal itu sangat bagus sekali, di samping membentuk elegansi dalam menyampaikan pendapat sehingga apa yang ingin disampaikan mahasiswa sampai ke DPR.

Abdul Fatah menyampaikan hal itu usai mendampingi anggota DPRD Babel melakukan audiensi ke Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (Kapus UU) Badan Keahlian DPR RI terkait tuntutan aliansi Mahasiswa Bangka Belitung tentang Revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP, di Ruang Rapat BK DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Hal senada disampaikan Inosentius Syamsul (Kapus UU) Badan Keahlian DPR RI jika seluruh mahasiswa di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila benar-benar peduli terhadap kebijakan publik, khususnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) maka perlu ada konektivitas dan mengetahui agenda politik sehingga para mahasiswa dapat menyuarakan isu-isu yang sedang dibicarakan DPR RI dan Pemerintah. “Saya sarankan kalau anda (mahasiswa) betul-betul concern soal kebijakan publik perlu juga connect ke DPR atau pemerintah, kira-kira agenda politik apa saja yang dilakukan tahun 2020,” katanya.

Hal itu diperlukan untuk menghapus kesan Pemerintah dan DPR RI sulit mengambil keputusan terhadap tuntutan mahasiswa. “Jika mahasiswa-mahasiswa  betul-betul concern terhadap pembahasan legislasi, akan lebih cepat dan lebih baik memberi masukan di awal, tanpa harus mengerahkan massa yang banyak, sehingga Pemerintah dan DPR RI dapat menanganinya dengan lebih teliti.”

Badan Keahlian DPR RI akan memfasilitasi dan membuka pintu kepada mahasiswa-mahasiswa yang menginginkan forum diskusi terkait RUU-RUU yang ditunda seperti RKUHP dan RUU lainnya. “Hal ini agar pembicaraan terkait RUU-RUU tersebut tidak “mengawang-awang”, mengingat pembahasan RUU tidak hanya saja dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah, melainkan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi,” kata Inosentuis.

Sumber: 
Badan Penghubung
Penulis: 
Rahimah
Fotografer: 
Fauzan
Editor: 
Pongky