Wagub Babel Abdul Fatah Hadiri Undangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Bahas Konsultasi Teknis Dokumen Antara Penyusunan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

Jakarta – Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Kepala Dinas ESDM & Ketua dan anggota Pansus DPRD RZWP-3-K Provinsi Bangka Belitung menghadiri undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan membahas Konsultasi Teknis Dokumen Antara Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Bangka Belitung pada hari Rabu (18/09/2019) pagi.

Pada acara yang dilaksanakan  di ruang Rapat Layur dan  Nila, Gedung Mina Bahari IV Lantai 15, Kementerian Kelautan & Perikanan RI di Jakarta Pusat,  Wagub Abdul Fatah  mengatakan rapat konsultasi ini diperlukan untuk menghindari potensi terjadinya konflik antara pertambangan, perikanan dan pariwisata,  dan  dari forum ini kemudian diharapkan akan menyamakan persepsi dari semua pihak. Tangapan dan masukan dari masing-masing pihak sangat bermanfaat untuk penyusunan tersebut sehingga Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Bangka Belitung proses dapat dilanjutkan. “Kegiatan kita ini berada di titik-titik akhir, semoga semua pihak akan mewujudkan dan mengawal RZWP-3-K di Provinsi Bangka Belitung,” katanya Abdul Fatah.

Seperti diketahui sesuai dengan matriks konsultasi teknis dokumen antara dan Ranperda RZWP-3-K Provinsi Bangka Belitung bahwa sebelum diterapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 23 Tahun 2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diperlukan masukan/saran, tanggapan/konfirmasi sampai dengan persetujuan subtansi dari pihak-pihak terkait seperti unsur dari pemerintan pusat, unsur dari pemerintah daerah, unsur swasta dan pelaku usaha, unsur LSM/NGO, Asosiasi dan masyarakat.

Ketua Pansus DPRD Babel Adet Mastur menyatakan kesiapan dan mendukung RZWP-3-K di Provinsi Bangka Belitung. “Terima kasih untuk membantu dan membimbing pansus, dalam acara konsultasi teknis ini. Secara aktif pansus  telah  mendatangi pihak kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan rencana ini,” katanya. Adet mengharapkan rencana tersebut secepatnya bisa dilaksanakan dan segera disahkan pada periode DPRD yang baru.  

Beberapa hal penting juga dibahas dalam rapat konsutasi teknis ini yang menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk Pansus DPRD antara lain penetapan zona batas 12 mil, reklamasi sektor pertambangan, rencana pembangunan industri propinsi, ketentuan dan kepastian hukum (pasal peralihan), dan lainnya. Menurut Ir Suharyanto MSc, Direktur Perencanaan Ruang Laut pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi Bangka Belitung harus memperhatikan perihal Permen KP no 24 tentang Perijinan untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah. “Semua harus dicerna dan disiapkan dengan baik,” katanya.

Sumber: 
Badan Penghubung
Penulis: 
Rahimah
Fotografer: 
Pongky
Editor: 
Pongky