TERKAIT PENERIMA PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, WAGUB LAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE KEMENTERIAN SOSIAL RI

Jakarta – Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fatah bersama Ketua DPRD, Didit Srigusjaya  & Wakil Ketua II DPRD, Toni Purnama melakukan kunjungan kerja mengenai Penyempurnaan Pelaksanaan Teknis dan Data yang berkenaan dengan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterima langsung oleh Kepala Biro Humas & Protokol & Kepala Pusdatin Kementerian Sosial di Ruang Press Room Lantai 1, Gedung Utama Kementerian Sosial RI, Kamis ( 12/09/2019).

Berdasarkan data terakhir Kementerian Sosial Tahun 2019 Penerima PBI JKN tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial adalah 268.779 tetapi kemudian data tersebut ternyata masih tersisa 41.473 tidak tercover di dalam JKN yang dialokasikan oleh tataran kementerian-kementerian terkait. Kami memahami ke arah mana menulusuri ini dan meminta semoga untuk kekurangan ini bisa diterobos dalam tataran kementerian yang membidangi ,“ kata Pak Wagub.

Record data yang dikeluarkan dan dilakukan setiap bulan oleh Kementerian Sosial sangat bagus sekali,”ujar Wagub. Untuk itu  harus berkomunikasi agar bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi mengenai keterkaitan antara PBI dan JKN . Spesifik data yang kemudian terjadi selisih antara satu dengan lainnya.

Menurut Ketua Dewan, karena masalah yang muncul dan isu yang berkembang di media sosial dan masyarakat Babel kaget akan naiknya iuran BPJS, maka DPRD Bangka Belitung bersama Pemerintah Daerah mencari solusi dengan menyiapkan anggaran untuk kenaikan BPJS yang telah dialokasikan oleh APBD Babel crowded untuk 50 orang se Babel.

Sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah sepakat untuk mengalokasikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu berdasarkan fakta-fakta aturan untuk diakomodir dan dibebaskan dari biaya BPJS dan Program PBI yang ingin diusulkan kembali dengan dukungan dari APBD dan APBN sehingga bisa membantu meringankan tekanan publik psikologi masyarakat tentang kesehatan. Dan informasi Wagub bahwa yang naik hanya kelas I dan kelas II sedangkan kelas III tidak naik.Tetapi tetap yang sudah dianggarkan tetap ditingkatkan.

Harapan kami berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Sosial  tersisa 41.473 orang  akan diusulkan kembali dan bisa terakomodir dalam APBN 2020 yang akan datang. Jika nanti terakomodir maka ditambah dengan APBD Provinsi, Kabupaten dan APBN, InsyaAllah kemungkinan berdasarkan jumlah penduduk bisa dikategorikan mencapai 80%,”ungkap ketua DPRD.

Menurut Pak Ujang dari Pendamping Kapusdatin Kementerian Sosial, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. BDT (Basis Data Terpadu) di tahun 2019 telah diubah terminologinya menjadi DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) dimana BDT hanya untuk data penduduk miskin saja sedangkan untuk DTKS selain penduduk miskin juga penduduk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan penduduk yang tidak terdaftar (tidak ada di dalam keluarga). Tetapi tetap data di BDT penduduk termiskin 40% harus tetap ada.

Dasar kewenangan pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional sedangkan provinsi pengelolaan data fakir miskin untuk mencakup daerah provinsi dan kabupaten kota yang bersangkutan mengelola data terpadunya di kabupaten kota yang bersangkutan.

Turut hadir Ketua Komisi IV beserta anggota dan staf, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Sosial beserta staf.

Sumber: 
Badan penghubung
Penulis: 
Rahimah
Fotografer: 
Pongky
Editor: 
Rahimah