Sekda menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jakarta – Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut pidana Tipikor (Inkracht) serta didampingi Kepala BKPSDM Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Grand Sahid Jaya Puri Agung Ballroom pukul 13.00 WIB s/d selesai tanggal 13 September 2018.

Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rwformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2015 Nomor 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara an Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepegawaian Negara tentag Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Tujuan Keputusan bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi kementerian/lembaga dalam rangka penegakan hukum khusunya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Ruang lingkup keputusan bersama ini meliputi  penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Penjatuhan sanksi kepada pejabata Pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi. Peningkatan system informasi kepegawaian, Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah dan monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu.

Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua paling lama bulan desember 2018. Pelaksanaan keputusan ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian/Lembaga Teknis terkait sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sejak ditandatangani keputusan bersama ini. Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.” Ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yan Megawandi.

Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi
Penulis: 
Nurul Ihsan
Fotografer: 
Hendrik Timora Sakti
Editor: 
Prima Indrasari