SAKIP Raih Nilai BB, Pemprov Babel Terima Penghargaan

BATAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Beltung menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sebagai pemerintah daerah terbaik dalam menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019.

Penghargaan SAKIP diberikan langsung Menteri Menpan-RB, Cahyo Kumolo dalam kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I, Senin (10/2/2020) di Radisson Golf and Convention Centre, Batam Kepulauan Riau.

Gubernur Erzaldi didampingi Pj Sekda Babel, Yulizar Adnan, Kepala Biro Organisasi Babel, Ellyana, Kepala Inspektorat Babel, Susanto, Asisten Administrasi Umum, Darlan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan syukur laporan SAKIP Pemprov Babel Tahun 2019 berhasil naik peringkat dari B ke BB.

"Insya Allah dengan sistem yang sudah lebih rapi dan kuat, kami akan meningkatkan pengawasan dari Inspektorat. Kita berkeyakinan, Insya Allah tahun depan kita akan berusaha mendapatkan Predikat A," tegas Erzaldi. 

Gubernur Erzaldi mengatakan diterimanya penghargaan ini, mencerminkan Sistem Kinerja Pemprov Babel sudah rapi dan lebih kuat, serta dituntut pengawasan dari Inspektorat yang lebih efektif dan efisien.  

"Perolehan SAKIP BB ini didapatkan atas kerja keras dan komitmen Gubernur, Wakil Gubernur bersama Tim serta seluruh Pejabat hingga ASN yang telah berkarya, bersinergi dalam mencapai tujuan yang lebih berorientasi hasil,  fokus, efisien dan tepat sasaran dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Terima kasih kepada semua pemangku kepentingan, sehingga Babel bisa mencapai kinerja BB," ucap Gubernur Erzaldi.

Selain Provinsi Kepulauan Bangka Beltun, ada 25 pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang tergabug dalam wilayah I yang hasil SAKIPnya turut dibagikan. Dikutip dari siaran pers Kementerian PANRB bahwa Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap pemerintah daerah tidak hanya diperuntukan bagi kepentingan daerah  itu sendiri, melainkan juga harus dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan yang menyampaikan bahwa instansi pemerintah harus berorientasi pada outcome, bukan lagi output. 

“Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

Melalui SAKIP, pihaknya mendorong instansi pemerintah untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Berdasarkan evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementerian PANRB, kemudian dilakukan pengkategorian dengan tujuan untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah.

Sumber: 
Badan Penghubung
Penulis: 
Rahimah
Fotografer: 
Topan
Editor: 
Pongky