RAPERDA RZWP3K MENUNGGU REKOMENDASI KLHS

JAKARTA – SEKDA BABEL, Selasa (05/03/2019) Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Lantai 21, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, kembali melakukan konsultasi teknis ulang mengenai Penyusunan Raperda RZWP3K ( Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ).

Dalam rapat ini Sekda Babel, Bapak Yan Megawandi mengatakan bisakah pembahasan Raperda ini dilakukan secara pararel dengan KLHS supaya bisa rekomendasi berjalan sama-sama. Dan menargetkan akhir maret harus sudah final rekomendasi KLHS.

Lebih lanjut Sekda meyampaikan bahwa pembahasan RZWP3K clear tanpa mempersoalkan administratif itu karena pola ruangnya kita ambil bersama-sama. Dengan belum rampungnya Raperda RZWP3K ini, banyak izin dikelautan tidak dapat diproses sehingga banyak yang mengajukan gugatan.

Kalau sudah bisa diterima secara tertulis, mohon disampaikan tembusan ke DPRD supaya Pansus menerima surat tembusan untuk bahan melanjutkan pembahasan dan dari pusat menginformasikan juga. Dan ini menjadi pintu masuk yang kita lakukan karena kalau tidak semua bertahan pada tempatnya masing-masing ,”papar Pak Sekda.

Karena Rapat Konsultasi teknis mengenai Raperda RZWP3K ini belum juga rampung, eksekutif sudah oke dan tinggal legislatifnya saja. Dan diharapkan Menko bisa menfasilitasikan KKP dengan SDM lebih mesra untuk membahas mengenai Raperda RZWP3K Babel ,” ujar Pak Sekda.

Dan untuk Rapat lanjutan hendaknya pihak-pihak yang terkait baik di bidang pemerintahan, ekonomi, SDM juga diundang untuk pembahasan sehingga Raperda RZWP3K ini segera rampung akhir maret ini.

Rapat Konsultasi teknis ini dipimpin oleh Bapak Sahat Pangabean selaku Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim dan dihadiri oleh Ketua Pansus, Bapak  Adet, Wakil Ketua Pansus Bapak Eka Budiartha, Wakil Ketua DPRD, Bapak Hendra Apollo dan 17 anggota Pansus Penyusunan Raperda RZWP3K.

Bapak Dasmito selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel juga hadir beserta stafnya. Pak Dasmito mengungkapkan bahwa Peta Alokasi Ruang sudah ditandatangani oleh semua Kepala OPD yang terkait.

Deputi Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Deputi Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri, Deputi Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut hadir dan memberikan tanggapan dalam rapat ini. (EMA)

Sumber: 
Badan Penghubung
Penulis: 
Rahimah
Fotografer: 
Rahimah
Editor: 
RAHIMAH