PENGAJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI DPR RI

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Yan Megawandi)  pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 13.00 WIB s/d selesai didampingi oleh Kepala Bappeda dan para hadirin dari Provinsi Kepulauan menghadiri Audensi dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Bapak H. Fahri Hamzah serta Wakil Ketua DPD RI Bapak Ahmad Muqowam di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Provinsi Kepulauan mengusulkan kepada DPR RI untuk pengajuan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan agar pengakuan kewenangan dan perlakuan khusus berbasis karakteristik khas kepulauan (Ruang, Urusan, Dana) dan adanya kebutuhan hukum baru bagi pengelolaan wilayah kepulauan menghadirkan kembali Negara menuju optimalisasi kontribusi wilayah dalam konteks posisi geopolitik, berbasis potensi sumber daya kelautan serta berbasis pembangunan kelautan.

Provinsi Kepulauan terdapat di tujuh provinsi dan delapan puluh kabupaten atau kota kepulauan yang mana DOB nya yang memenuhi syarat sebagai provinsi kepulauan dan kabupaten atau kota kepulauan ditetapkan bersama dengan undang-undang pembentukan daerah pemekaran, proses penetapan daerah kepulauan daerah provinsi kepulauan mempunyai wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan dan mempunyai beberapa pulau yang membentuk gugusan pulau sebagai satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan dan politik yang integral dan juga memiliki paling sedikit 1/5 jumlah daerah kabupaten atau kota kepulauan yang tersebar di gugusan pulau berbeda untuk kabupaten dan kota kepulauan minimal memiliki paling sedikit dua kecamatan yang tersebar di gugusan pulau berbeda.

Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam wawancara mengatakan bahwa “syarat-syarat menjadi provinsi kepulauan wilayah pengelolaan lautnya sejauh empat sampai dengan dua belas mil yang diukur dari garis batas pantai kea rah laut lepas, perairan pedalaman dan perairan kepulauan maka pada hari ini kami bersama-sama dengan kawan-kawan dari provinsi kepulauan dibawah naungan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang sebagai Ketua nya adalah Gubernur Kepulauan Riau, Audensi dengan unsur pimpinan DPR RI dan DPD RI”, ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Yan Megawandi).

Menurut Fahri, RUU ini adalah hutang yang harus ditunaikan dan dibayar pada periode ini. Karena itu, ketika menerima BKS Kepulauan, Fahri menyebutnya sebagai menerima penagih hutang. Sebab ada hutang dari pemerintah agar terkelolanya wilayah kepulauan yang lebih adil dan mencerminkan konsep Indonesia sebagai negara maritim.

“Karena laut adalah masa depan kita,” kata Fahri.

DPR RI, kata Fahri, sudah bersepakat agar masalah ini dibahas oleh Panitia Khusus yang beranggotakan 30 orang. Menurut Fahri, tidak ada halangan bagi RUU ini menjadi Undang-undang. Bahkan ini seharusnya dikejar empat tahun lalu di periode awal.

“UU ini adalah keinginan kita untuk mengembalikan kita ke daerah maritim,” kata Fahri.

Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi
Penulis: 
Nurul Ihsan
Fotografer: 
Robby
Editor: 
Prima Indrasari