Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Samsat Online Nasional, Badung - Bali

Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara  pelayanan publik dengan harapan dan tuntunan seuruh warga Negara dan penduduk adanya peningktanan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Negara dan korporasi dalam penyelengaraan pelayanan publik, diperluan terobosan kreatif untuk mewujudkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga Negara.

Berdasarkan peraturan presiden nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) kendaraan bermotor bahwa untuk penyelenggraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu tintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama samsat.

Pelayanan public pada samsat merupakan implementasi dari nawacita ke-2 presiden Joko Widodo yaitu membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersin, efektif, demokratis dan terpercaya, yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan Samsat Online di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bertujuan untuk pemberian jaminan dan legitimasi kepemilikan, pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol, forensik kepolisian, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menerbitkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

Untuk memberikan pelayanan prima kepada publik, Korlantas Polri bersama Pembina tingkat Nasional melakukan inovasi pelayanan dengan membuat Samsat Online Nasional untuk melakukan pembayaran dan pengesahan tahunan pajak kendaraan bermotor (PKB), SWDKLLJ (dan pengesahan STNK tahunan melalui Samsat Online Nasional sehingga masyarakat diberikan kemudahan untuk pembayaran tidak hanya dikantor Samsat). Program Samsat Online Nasional sejalan dengan program prioritas pemerintah presiden Jokowi - Jusuf Kalla bahwa penggunaan sarana teknologi informasi (TI) dalam meningkatkan pelayananmasyarakat dan dalam rangka membangun zona integrasi pada sector pelayanan public dikantor bersama samsat.

Dalam rangka mendukung pelayanan online nasional perlu dilakukan integrasi data kendaraan bermotor ke pusat data Korlantas Polri, utamanya untuk pelayanan Samsat Online Nasional dimana pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan pengesahan STNK tahunan dapat dilakukan dimana saja, contoh pemilik kendaran bermotor di Polda Bali dapat melakukan pembayaran di Jakarta melalui ATM Bank DKI dan juga sebaliknya.  Selain itu Samsat Nasional juga untuk meningkatkan pengguna teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik, tercapainya tranparansi dalam pelayanan publik mengurangi antrian pada kantor bersama Samsat karena wajib pajak datang ke Samsat hanya untuk proses pengesahan STNK dan percetakan SKPD/TBPKP asli, sehingga meminimalisir terjadinya pungli.

Sejalan dengan itu, Samsat Online Nasional merupakan penjabaran program prioritas Kapolri yaitu program ke-2 “peningkatan pelayanan public yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi”, untuk mewujudkan polantas yang professional modern dan terpercaya (promoter), maka perlu dilakukan soft launching program unggulan korlantas Polri berupa Samsat Online Nasional sebagai upaya pembina Samsat tingkat Nasional dan Korlantas Polri beserta jajaran untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik ada kantor bersama samsat berjalan secara optimal maka perlu dilakukan rapat koordinasi Pembina samsat tingkat Nasional dan Provinsi untuk persamaan persepsi dan tindakan dalam pelayanan samsat meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ dan penerbitan STNK yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Polri, Kemendagri, dan Kemenkeu RI di seluruh Indonesia.

Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Korlantas Polri TA 2018 dan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Samsat online Nasional, dilaksanakan di Jakarta dengan melibatkan jajaran Ditlantas Polda, Seluruh Bapenda Provinsi dan Kacab PT. Jasa Raharja (Persero) serta Stake Holder terkait.

"InsyaaAllah dengan dilaksanakan MoU ini dengan Korlantas Polri ke depannya ada kemudahan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk sosialisasi akan kita laksanakan secepatnya agar masyarakat mengetahuinya & kita tingkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan & akuntabel" ujar wakil Gubernur di hotel Discovery Kartika Plaza, Badung, Bali.

Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi
Penulis: 
Muhamad Ali
Fotografer: 
Hendrik Timora Sakti
Editor: 
Prima Indrasari