PELAYANAN BPJS MASIH KURANG MEMUASKAN

BPJS (Badan penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan diluncurkan pada tanggal 1 januari 2014. Sejak diundangkan pada Tahun 2011 , BPJS Kesehatan semestinya berjalan sesuai harapan pada saat pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah ketidaksiapan pemerintah selaku pelaksana BPJS. Pemerintah seperti tidak serius menangani pelaksanaan BPJS.

Masih banyak yang harus dibenahi dari BPJS. Mulai dari lokasi pendaftaran peserta yang belum mudah diakses oleh masyarakat sampai dengan keluhan peserta lama (askes, jamsostek) yang tidak mendapat pelayanan layak sebagaimana sebelumnya dan keluhan para tenaga kesehatan terutama para dokter yang merasakan “diperlakukan sebagai buruh kesehatan”

Tugas dan fungsi jajaran Direksi BPJS serta Dewan Pengawas (Dewas) BPJS sangat tidak berjalan dengan semestinya. Hal itu menyebabkan BPJS terus dirundung persoalan dan tidak memberikan pelayanan memadai kepada para peserta BPJS. Padahal, yang dikelola lembaga itu adalah uang pe­serta dan masyarakat

Masyarakat mulai gelisah saat BPJS Kesehatan menyatakan merugi dan menaikkan biaya premi asuransinya. Beberapa masyarakat mengeluhkan tidak sesuainya layanan yang didapat dengan asuransi yang mereka harus bayarkan.

Ada juga masyarakat yang mengatakan kalau dengan BPJS Kesehatan mereka tidak juga sepenuhnya gratis karena beberapa obat tetap perlu dibayar karena tidak ditanggung. Dokter mengeluhkan karena rendahnya biaya layanan yang mereka dapatkan dari BPJS Kesehatan terutama di layanan primer. Masih banyak keluhan yang disampaikan yang perlu dilakukan pembenahan-pembenahan.

Pemerintah Jokowi - JK telah menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial yang akan berlaku mulai 1 April 2016. Melalui beleid tersebut, iuran peserta dengan manfaat pelayanan di ruang kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 30.000, kelas II dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000.

BPJS kesehatan seharusnya berjalan sesuai dengan amanah UU No 24 Tahun 2011 dimana bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap warga Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari UUD45 pasal 28H (1) yang memuat bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “. UUD pasal 34 (3) juga menyebutkan ” Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik”. Artinya, merupakan keniscayaan bagi negara memberikan jaminan kesehatan bagi tiap warga negaranya tanpa melihat status dan kedudukan.

Sebelum ada UU No 24 Tahun 2011 yang “berhak sehat” hanya golongan masyarakat tertentu seperti PNS, TNI/Polri, pejabat negara , dan golongan masyarakat mampu yang bisa daftar sebagai peserta jaminan kesehatan swasta. Masih ada jutaan rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan atau miskin yang jika mereka sakit sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jumlah mereka berdasarkan data Kemensos sekitar 86,4 juta jiwa. jumlah inilah yang sekarang berusaha dipenuhi haknya untuk hidup sehat sebagai warga negara sesuai Undang-undang.

Beberapa Keluhan dan Kekurangan Program BPJS Kesehatan antara lain:

1. Proses Registrasi Yang Ribet

    Selain proses registrasi online yang ribet, ternyata website BPJS sendiri mengalami trouble.

2. Pelayanan Yang Kurang Memuaskan

   BPJS adalah program pemerintah yang masih setengah matang. Bagus dalam perencanaan, namun tidak demikian dalam pelaksanaannya. Beberapa masalah pelayanan yang       mungkin akan dialami adalah sebagai berikut :

Hak peserta Askes dan Jamsostek dikurangi

Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah kasus seorang anak berusia 5 tahun yang merupakan penderita Hemofilia A. Saat masih menggunakan Askes, obat yang biasa diberikan masih bisa diklaim dan memang masih terdaftar sebagai obat yang bisa diklaimkan. Namun setelah diganti menjadi BPJS, obat yang biasa diberikan bukan lagi termasuk daftar obat yang bisa diklaimkan.

Hak peserta Jamkesmas / Jamkesda dikurangi

Sebagaimana kasus yang sama dengan Askes, kasus ini menimpa salah satu penderita kanker payudara. Sebelumnya ketika masih menggunakan Jamkesmas, biaya operasi dan pengobatan semuanya gratis. Namun setelah diganti BPJS, biaya operasi gratis, namun beberapa biaya obat dibebankan kepada pasien. Intinya sama dengan kasus pertama, yaitu kemungkinan pengurangan daftar obat yang bisa diklaimkan.

Jampersal tidak berlaku lagi di BPJS

Selain kasus besar seperti kasus 1 dan 2, ternyata Jampersal sudah tidak diakui di era BPJS. Jadi kalau memang sedang dalam kondisi hamil dan akan mengandung, Untuk mencari rujukan puskesmas atau RSUD harus menggunakan kartu jamkesmas atau jamkesda sebagai rujukan agar bisa langsung terdaftar sebagai anggota BPJS. Jika hanya memiliki Jampersal, maka harus registrasi kembali sebagaimana Cara Daftar BPJS untuk Karyawan dan Umum.

Ruang Perawatan Tidak Sesuai Dengan Jenis Iuran BPJS

Sebagaimana tertera dalam klausul BPJS, jika menjadi anggota non-DPI dengan golongan 1. Tentunya akan mendapatkan perawatan minimal di kelas 1 di RSUD. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa rumah sakit yang memang tidak merawat pasien tersebut di kamar yang seharusnya. Biasanya mereka mengatakan bahwa peserta BPJS hanya bisa di kelas 3. Karena memang kelas 1 biasanya sudah dipenuhi pasien non BPJS.

Buat semua masyarakat, BPJS mematok target 2019 bahwa semua sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Akan ada sejumlah sanksi bagi yang tidak menjadi peserta.

Penghentian asuransi kesehatan dan pengalihan ke BPJS sebenarnya tidak akan jadi masalah selama kualitas layanan BPJS setara dengan kualitas layanan asuransi kesehatan yang selama ini dinikmati karyawan.

Penulis: 
Sulemi
Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi

Artikel

01/12/2018 | Badan Penghubung Provinsi
01/12/2018 | Badan Penghubung Provinsi
01/12/2018 | Badan Penghubung Provinsi
01/12/2018 | Badan Penghubung Provinsi
01/12/2018 | Badan Penghubung Provinsi