PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DIIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, semua elemen pekerja yang ada di Indonesia harus menggunakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja dari risiko terkait kesehatan, jaminan hari tua, dan segala manfaat yang tergantung dalam BPJS tersebut.

Sebagai pekerja yang menerima upah dan pemberi kerja (perusahaan) yang membayar upah, keduanya harus memahami segala hak dan kewajiban yang terkandung dalam BPJS tersebut. Ada banyak manfaat yang didapatkan dalam BPJS tersebut. Misalnya, manfaat yang terkait dengan jaminan kecelakaan kerja sekaligus Jaminan Hari Tua (JHT).

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 903/173/DPPKAD/SE, tanggal 12 Februari 2016, Perihal: Pembayaran honorarium Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak adalah Pegawai Pemerintah berdasarkan perjanjian yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugaspemerintahan.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Honorer/ Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak diberikan honorarium sebesar Rp.2.200.000,- yang sudah termasuk biaya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ( Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).
  3. Tata cara pembayaran iuran kesehatan dan ketenakerjaan Tenaga Honorer/ Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak diserahkan kepada SKPD masing-masing. selanjutnya SKPD agar menyampaikan daftar nama  dan nomor peserta (Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak) BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung.

Diharapkan agar tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang ada pada setiap SKPD untuk melaksanakan pembayaran iuran kesehatan dan ketenagkerjaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti hal tersebut pada awal bulan Januari 2017 di Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta  telah mengadakan sosialisasi dengan mengundang Tim dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jakarta Timur guna mensosialisasikan arti penting keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja dalam hal ini  tentu saja Tenaga Kontrak atau Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, yang pada saat itu diwajibkan hadir dalam acara tersebut yang dihadiri juga oleh Kepala Badan Penghubung dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepegawaian.

BPJS Ketenagakerjaan bekerja berdasarkan premi yang dibayarkan pekerja dan pemberi kerja yang dikelola untuk berbagai investasi. Hasil dari investasi tersebut akan dikembalikan lagi kepada peserta BPJS seperti halnya sebuah tabungan atau investasi. Sebagai contoh, program JHT (Jaminan Hari Tua) dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dalam program JHT, iuran tersebut dibayarkan langsung oleh perusahaan dengan memotong penghasilan pekerja dengan perhitungan 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung pekerja. Atau jika ditotal sebesar 5,7% dari upah. Untuk program lainnya seperti JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), Jaminan Pensiun, dan Bukan Penerima Upah, dapat dilihat di www.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Selama ini pekerja hanya mengandalkan print out yang dikirimkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan setiap setahun sekali untuk mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaannya. Namun sebenarnya pihak BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan kepada pesertanya untuk cek saldo BPJS Ketenagakerjaan melalui beberapa cara yang lainnya. Dapat melalui online/internet dan SMS, menggunakan perangkat komputer maupun mobile/ponsel melalui aplikasi yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.

Fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

  • Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  • Jaminan Hari tua (JHT)
  • Jaminan Kematian (JK) dan
  • Jaminan Pensiun (JP)

Jika dilihat dari fungsi dan manfaatnya BPJS Ketenagakerjaan memang tidak jauh berbeda dengan Jamsostek, masih merupakan sebuah program publik yang memberikan jaminan bagi tenaga kerja di indonesia untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi. namun untuk BPJS pemerintah menambah program baru yaitu Jaminan Pensiun (JP).

Meskipun keduanya memiliki perbedaan tetapi masih ada persamaan diantara keduanya yaitu keduanya sama-sama memberlakukan iuran atau premi bulanan kepada masyarakat dan juga tenaga kerja indonesia yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPJS merupakan solusi untuk asuransi kesehatan ekonomis andai kondisi kita tidak memungkinkan membeli asuransi kesehatan komersial. Dengan BPJS kita tinggal melengkapi proteksi keluarga dengan asuransi jiwa. Tentu saja dengan diikutsertakan seluruh Pegawai Harian Lepas pada Badan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung program BPJS Ketenagakerjaan maka ikut membantu mereka dalam memproteksi keselamatan mereka dalam menjalankan dan melaksanakan tugas mereka sehari-hari.

(Bahan : dari berbagai sumber).

Penulis: 
Sulemi
Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi

Artikel

01/12/2018 | Badan Penghubung Provinsi
01/12/2018 | Badan Penghubung Provinsi
01/12/2018 | Badan Penghubung Provinsi
01/12/2018 | Badan Penghubung Provinsi
01/12/2018 | Badan Penghubung Provinsi