Jakarta-Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah menyatakan Pandemi Covid 19 berdampak kepada sektor UMKM di Provinsi Bangka Belitung. Namun, pemerintah daerah Babel bertekad untuk terus mendorong peningkatan UMKM melalui digitalisasi UMKM. “Digitalisasi UMKM dengan harapan agar mereka tetap dapat beroperasi dalam kondisi terdapat pembatasan pergerakan masyarakat. Adapun bentuknya adalah memfasilitasi UMKM untuk melakukan penjualan pada marketplace baik berskala nasional maupun internasional dan promosi melalui media elektronik dan media online serta melakukan pameran virtual guna memperkenalkan produk unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, “ ujar Wagub dalam acara Talk Show I-News TV, Selasa (03/12/2020).
UMKM menjadi salah satu tumpuan ekonomi yang harus diselamatkan keberadaannya. Salah satu pihak yang memiliki peran dan kemampuan untuk mengangkat UMKM tersebut adalah pemerintah daerah. Peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian sangat penting, namun demikian, kontribusi ekspor UMKM masih rendah. Dari 180.000 UMKM hanya sebagian kecil yang telah melakukan ekspor. Padahal banyak produk UMKM Babel yang berpotensi untuk dijual ke pasar global.. Pelaku UMKM di Babel, mereka memiliki semangat tinggi dan ambisi yang luar biasa namun mereka perlu dibimbing dari aspek manajemen produk, organisasi, keuangan, serta pemasaran agar produk UMKM mampu bersaing di pasar global.
Pandemi Covid -19 membuat perkembangan UMKM mengalami penurunan sehingga tidak sedikit UMKM yang terpaksa menutup usahanya. Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat khususnya pemberlakuan jam berusaha, omset semakin berkurang dari pendapatan yang biasa diterima sebelum adanya pandemi sehingga mengakibatkan pengurangan pegawai. “Sejauh ini dari data yang terus berfluktuasi, berdasarkan koordinasi dengan Pembina Kabupaten/Kota UKM yang terdampak covid per bulan September sebanyak 9.817 UMKM,“ kata Wagub Abdul Fatah.
Sektor yang paling terdampak antara lain sektor pariwisata seperti rumah makan, toko oleh- oleh, olahan makanan, sewa kendaraan dan penginapan. “Namun sebaliknya, terdapat pula fonomena unik di Bangka Belitung yaitu tumbuhnya wirausaha baru dari masyarakat yang menjadi korban PHK maupun guide yang berubah menjadi UKM seperti jualan kripik singkong dan lain lain, “tambahAbdul Fatah.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong pelaku usaha tetap dapat beroperasi dalam kondisi terdapat pembatasan pergerakan masyarakat. Di samping memfasilitasi UMKM untuk melakukan penjualan pada marketplace baik berskala nasional maupun internasional dan promosi melalui media elektronik dan media online serta melakukan pameran virtual. “Kita mendorong UMKM untuk peningkatan daya saing melalui fasilitasi sertifikat halal, fasilitasi kemasan produk, bantuan alat pendukung produksi, mendekatkan pada akses pembiayaan serta menjalin kemitraan dengan lembaga lainnya untuk bersinergi dalam pengembangan UMKM, “katanya.
Pemprov Babel juga menggali usaha usaha baru yang berasal dari kearifan lokal yang selama ini belum tersentuh, contohnya pemanfaatan lidi nipah dari Kota Kapur yang saat ini sudah diekspor ke Nepal, melakukan pelatihan produktivitas untuk membuat kerajinan yang diorientasikan untuk kebutuhan lokal, nasional dan ekspor, pendampingan baik oleh Pembina KUKM, Konsultan PLUT, PPKL dan Pendamping Pasca Pelatihan, sosialisasi dan mendorong UMKM agar dapat memanfaatkan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Program dan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar 2,4 juta, dan menghimbau seluruh ASN untuk membeli produk UMKM Bangka Belitung.
Abdul fatah tidak menampik masih ada kendala yang dihadapi oleh pemprov Babel dalam melakukan upaya-upaya itu, seperti keterbatasan anggaran yang dimiliki mengakibatkan program dan kegiatan belum dapat dijalankan secara optimal, sumber daya manusia UMKM sangat terbatas mengakibatkan program dan kegiatan yang berbasis teknologi, tidak dapat direalisasikan secara optimal, dan sebaran UMKM di pelosok desa, serta keterbatasan tenaga pendamping UMKM. “Namun dengan melakukan kemitraan dengan BUMN, lembaga lainnya dan pihak swasta untuk bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kendala tersebut bisa diatasi,” ujar Abdul Fatah penuh keyakinan.
