Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menjadi Key Not Speaker pada acara The Hotel Week Indonesia pada hari Kamis (8/11/2018) bertempat di Hall B Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta Selatan, turut jadi Key Not Speaker Deputi I Kementerian Pariwisata, Deputi II Kemenko Maritim, dan Ketua PHRI.
Menteri Pariwisata Arief Yahya pernah menyampaikan bahwa deregulasi peraturan dan kebijakan adalah kunei utama dalam meningkatkan daya saing industry pariwisata. Kebijakan pemerintah dalam melakukan deregulasi, misalnya deregulasi Negara bebas VISA, dan berbagai peraturan terkait perizinan transportasi laut diakui banyak pihak cukup menarik minat wisatawan asing.
Akan tetapi, Indonesia perlu melakukan deregulasi yang lebih menyeluruh. Pasalnya, banyak peraturan antar instansi dan lembaga, dan antar pusat dan daerah yang tidak selaras,. Satu contoh yang kini dikhawatirkan pelaku industry adalah pembahasan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terkait Rancangan Undang- Undang Sumber Daya Air.
Meskipun tujuannya adalah baik, demi menjamin ketersediaan air bagi seluruh rakyat Indonesia, pelaku industry pariwisata khawatir terkait pelaksanaan kerjasama antara pemerintah, yang diwakili oleh BUMN dan BUMD dengan swasta. Menurut para pelaku industry, jika nantinya ini ditetapkan sebagai undang-undang, dikhawatirkan akan muncul ketidakpastian dalam usaha dikarenakan mencampur adukkan sumber daya air sebagai fungsi social dan fungsi ekonomi, seperti misalnya akan diberlakukan system kuota untuk penggunaan air oleh pihak swasta.
Contoh lainnya adalah revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memperkuat kewenangan daerah tingkatan pendapatan asli daerah (PAD) justru dilihat pelaku industry sebagai kontra produktif karena akan melahirkan biaya ekonomi tinggi baru untuk dunia usaha.
Berbagai hal diatas mengurangi daya saing dunia usaha, termasuk juga industry pariwisata dan perhotelan yang sebenarnya telah berkontribusi sebagai salah satu penyumbang devisa terbanyak untuk Negara. Saat ini banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang harus dihadapi industry ini mulai dari room oversupply, digital disruption, kompetisi harga, hingga sertifikasi profesi, royalty, hingga menanggung pajak online travel agency (OTA) asing.
Seja tahun lalu, kisruh terkait OTA asing tidak patuh dalam membayar pajak telah menjadi perdebatan hangat di berbagai media, terutama karena mereka tidak memiliki perusahaan berbadan legal di Indonesia, yang menyulitkan kantor pajak menagih pajak penghasilan (PPh) pasal 26.
Dilain pihak dengan menjamurnya OTA, banyak pemilik apartement, rumah tinggal, hingga kamar kos, kini mampu menyulap property mereka untuk disewakan sebagai penginapan harian. Hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat dengan operator hotel yang harus mengeluarkan biaya untuk perizinan, selain juga tentunya pajak mereka berbeda dengan pemilik property individual tersebut.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk mensinergikan kebijakan terkait pengembangan industry pariwisata dengan kebijakan pemerintah pusat, kepentingan pelaku usaha, dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kapasitas perekonomian daerah. Ujar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.