GUBERNUR MENGHADIRI ACARA PERINGATAN HARI HAM SE-DUNIA DI KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta Kepala Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Undangan Memperingati Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia dengan tema “Sinergi Kerja Peduli Hak Asasi Manusia” sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 13.00 WIB s/d selsesai bertempat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kuningan, Jakarta Selatan.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, secara kodrati melekat pada diri manusia yang harus dijunjung tinggi dan diakui oleh semua manusia.

Pada peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-70 Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menegakkan prinsip- prinsip dan norma- norma dasar Hak Asasi Manusia. Komitmen pemerintah telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018.

Pembangunan di Indonesia  kini sudah mulai berperspektif HAM  yang mana Pemerintah telah mengeluarkan Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM yang bertujuan memotivasi, mengembangkan, memberikan penilaian terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P-5 HAM). Adapun Provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah: Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Maluku.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM), dapat kiranya disampaikan bahwa hal baru yang menyertai Permenkumham ini adalah ditugaskannya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sebagai koordinator dalam memverifikasi data capaian atas indikator HAM yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota (K/K) yang berada di wilayahnya. Sedangkan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Tim Penilai ditugasi untuk  melakukan penilaian atas data yang telah dikumpulkan dan diinput oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ke dalam sistem aplikasi.

Selain itu juga ditetapkannya peraturan Menteri Hukum dan HAM  Republik Indonesia nomor 27 tahun 2018 yaitu Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Dalam hal ini  bertujuan memberikan acuan, motivasi, penilaian dan penghargaan terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM. Adapun penilaian  terbatas pada Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, dan Balai Harta Peninggalan.

Dari 728 UPT, terdapat 330 UPT yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan sampai dengan batas waktu akhir verifikasi ada 30 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang menyampaikan hasil verifikasinya kepada Tim Penilai. Tim Penilai telah melakukan Pengujian dan Penilaian UPT yang layak mendapatkan Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-42.KP.08.05 Tahun 2018 telah menetapkan 165 UPT dengan nilai Sangat Baik dan Baik yang akan mendapatkan penghargaan. Penyerahan penghargaan tersebut akan diserahkan pada Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-70 pada tanggal 11 Desember 2018.

Direktorat Jenderal HAM selama ini juga telah menerima Pengaduan Hak Asasi Manusia secara online yaitu melalui Sistem Informasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (SIMAS) HAM. Sistem pengaduan ini akan membantu mempermudah masyarakat dalam menyampaikan  hal-hal terkait pelanggaran HAM berat maupun ringan, kemudian akan ditindak lanjuti oleh Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). Direkorat Jenderal HAM juga melakukan ratifikasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan terkait instrumen Hukum Nasional maupun Hukum Internasional yang dilakukan oleh Direktorat Instrumen HAM. Kemudian Direktorat Diseminasi HAM juga telah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para tokoh masyarakat, guru, tenaga kesehatan, polisi pamong praja dalam memberikan penguatan HAM bagi perangkat Pemerintah maupun masyarakat terkait P5 HAM. Demikian juga Direktorat Informasi HAM sangat berperan dalam mempublikasikan berita,dan mendukung teknologi informasi dalam memfasilitasi sarana dan prasana informasi Direktorat Jenderal HAM.

Dalam peringatan ini Direktorat Jenderal HAM juga mengadakan beberapa rangkaian acara meriah antara lain: Talkshow, Lomba Cerdas Cermat HAM, Donasi Buku, Pameran Foto, Pemutaran Film, Pameran HAM, Fun Walk dan lain-lain yang di mulai tanggal 5 Desember sampai dengan 11 Desember sebagai puncaknya acara hari Peringatan Hari HAM sedunia ke-70.

Diharapkan dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia  ke-70 akan menjadi momentum yang sangat penting  bagi seluruh lapisan masyarakat dan unsur Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P-5 HAM).

Sumber: 
Badan Penghubung Provinsi
Penulis: 
Muhamad Ali
Fotografer: 
Hendrik Timora Sakti
Editor: 
Prima Indrasari