Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Audiensi ke KLHK untuk Cabut Ijin HTI

Jakarta – Dalam rangka menyampaikan secara langsung mengenai tuntutan masyarakat untuk mencabut ijin HTI, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman didampingi Ketua DPRD Provinsi, Wakil Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Selasa (8/10/2019) melakukan audiensi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Kedatangan Gubernur Babel disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono di Ruang Rapat Sekjen Lantai 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Turut serta juga mendampingi Gubernur Erzaldi adalah Kepala Desa Bangka Barat dan Perwakilan Mahasiswa Babel.

Gubernur menyampaikan bahwa kerusakan ini dalam menjalankan usahanya belum apa-apa sudah keliru. Setelah dapat ijin mereka ingin membebaskan tanah. Ijin yang diberikan pemerintah pusat pada perusahaan HTI adalah kebun masyarakat. Ada kesepakatan dikasih Hutan Sosial, tetapi tetap perusahaan ini ingin perluasan bukan action. Jadi intinya tuntutan masyarakat untuk mencabut ijin HTI, apa jalan keluarnya karena tidak maju-maju,”ujar Gubernur.

Mindset kita harus membangun Babel, itu yang diucapkan Sekjen KLHK. Bagaimana keberpihakan pemerintah dalam hal keadilan merubah kawasan hutan. Menjadi isu subjek di teman-teman mahasiswa tetap ambil peran yang bisa dilakukan percepatannya. Kebjikan yang lalu untuk dilakukan corrective action dalam hal tetap menjaga Hutan Produksi. Jadi bagaimana mempercepat pembangunan Hutan Produksi di Babel. Bagaimana menjamin usaha berjalan baik kita evaluasi perijinan,” ungkap Bambang Hendroyono.

Pada diskusi hari ini saya berharap eksekusi untuk sikap pemerintah khususnya Gubernur dan Ketua DPRD yang menjamin masyarakat. Gubernur menjamin kelangsungan usaha dari HP yang rusak, dari tidak lestari lagi, dari kegiatan non kehutanan pun masih bisa dipulihkan. Cara pengelolaan secara bersama-sama.

Sekjen KLHK pun mengatakan bahwa Hutan Produksi dan Hutan Lindung kewenangannya ada di Provinsi tetapi HSPK dari Menteri. Kewenangan untuk mengelola tetapi tidak melupakan amanah dari UU 41 pasal 4 , mengatur dan mengurus dari menteri tetapi tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi kawasan hutan bahkan pembangunan. Pembangunan seluruh rakyat di babel yang bisa menghasilkan untuk rakyatnya.

Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya juga menyampaikan bahwa kawasan HTI adalah kawasan masyarakat dan upaya yang dilakukan perusahaan HTI tidak sesuai komitmen. Jadi Didit sebagai Ketua DPRD menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk mencabut ijin HTI.

Begitu juga dengan Kepala Desa Bangka Barat menginginkan agar Pak sekjen menanggapi untuk mencabut ijin HTI ini.

Diakhir diskusi Sekjen KLHK mengatakan cara untuk cabut ijin HTI adalah kita ingin semua harus menanam kembali di Hutan Produksi dan kita jamin area yang bapak kelola itu bisa kerja kembali. Saya tidak bisa bilang langsung cabut ijin, didorong akses legal tidak bisa dikasih di area yang ada ijinnya juga. Area dijamin akan tumbuh kembali hutan. Verifikasi akses legal agar tidak tumpang tindih dengan pemilik ijin,” ungkapnya.

Dan Sekjen Bambang Hendroyono pun sangat menghargai kehadiran Gubernur Babel, Wagub Babel , Ketua DPRD Provinsi Babel, Pak Kades Babar juga para Perwakilan Mahasiswa Babel ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Sumber: 
Badan Penghubung
Penulis: 
Rahimah
Fotografer: 
Fauzan
Editor: 
Pongky