Babel Berhak Miliki 10 Persen Saham PT Timah

Jakarta - Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Erzaldi Rosman mengatakan provinsi penghasil timah nomor dua di dunia itu layak memiliki 10 persen saham PT Timah Tbk.

Pemerintah Babel telah mengajukan surat permintaan kepada pemerintah perihal kepemilikan saham PT Timah TBK sebesar 10 persen dengan tujuan agar masyarakat Babel dapat merasakan langsung dan dapat mempercepat pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Babel.

Selama ini pemerintah Babel hanya mendapatkan royalty sebesar 3 persen dari PT Timah. Sebelumnya  pemprov Babel telah berupaya mengajukan surat kepada 3 kementerian melalui DPR, yaitu kementerian keuangan, kementerian BUMN dan kementerian ESDM perihal royalty dan kepemilikan saham Babel di PT Timah TBK. Selanjutnya pemprov Babel mengajukan surat permohonan ke Presiden RI melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko agar ada kebijakan pemberian saham 10 persen PT Timah kepada Babel.

"Kami secara lisan sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, dan oleh beliau minta diteruskan ke KSP. Dalam hal ini  kita ingin meminta saham dari pemerintah sebesar 10 persen. Bukan dari saham publik. Dengan kepemilikan saham 10 persen ini, PT Timah Tbk dan pemprov bisa bersama-sama membangun daerah," kata Erzaldi Rosman

Menurut Komisaris Utama PT Timah TBK, Fachri Aly, gagasan peningkatan jumlah kepemilikan saham sudah sejak lama ketika zaman menteri BUMN Sofyan Djalil. “Sebenarnya dari kementerian BUMN tidak keberatan sama sekali, malah dalam beberapa hal menguntungkan karena dengan kepemilikan saham oleh pemda maka keamanan lebih terjamin, “ ujar Fachri Aly. Menurutnya peningkatan jumlah saham ini hanya tinggal “gol”- nya saja

Erzaldi mengatakan, pemprov Babel bersama Komisi VI DPR RI dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat mendukung permintaan kepemilikan salam 10 persen PT Timah Tbk untuk membangun Babel dari komposisi saham perusahaan berpelat merah itu menjadi 55 persen untuk pemerintah pusat (PT Indonesia Asahan Aluminium alias PT Inalum Persero), 10 persen Pemprov Babel (PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera alias PT B3S), dan saham publik 35 persen.

Ia mengatakan saat ini 80 persen ekspor di Babel berasal dari timah dan saat-saat pertambangan timah berakhir atau tidak bisa ditambang lagi, seharusnya menjadi pertimbangan khusus jangan sampai masyarakat tidak melihat apa-apa, kecuali lingkungan yang rusak. "Selama ini PT Timah Tbk menggunakan hampir 1/3 wilayah Babel untuk menggerakkan roda industri yang telah berlangsung cukup lama. Tentunya masyarakat mendapatkan hak atas penggunaan wilayah Babel untuk kesejahteraan dalam kurun waktu panjang ke depannya. Hal ini harus dipikirkan bersama-sama bagaimana transformasi dari pertambangan ke wisata, dari wisata ke agro hingga perdagangan, mumpung masih ada kejayaan timah. Kalau tidak lagi ada uang yang dihasilkan, mau ngapain lagi kita?” katanya.

Pertimbangan lain yaitu terkait mineral ikutan. Dalam tiap galian pertambangan timah, ada 13 mineral ikutan timah yang harus diperjelas milik siapa. PT Timah Tbk diberi kuasa tambangnya untuk menambang timah, bukan mineral ikutannya. Seharusnya ada negosiasi ulang atas mineral ikutan ini.

Ketua Adat Melayu Provinsi Kepulauan Babel, Bustami Rahman mengatakan Babel layak mendapatkan saham PT Timah Tbk, sebab dengan bertambahnya pemasukan dari saham untuk Babel tentunya akan menambah fasilitas pelayanan untuk masyarakat. “Ini bukan masalah angka statistik yang kita nikmati tetapi perasaan masyarakat Babel, makanya ini tidak meminta melainkan hak masyarakat Babel,” ujar Bustami.

Komisaris Utama PT Timah Tbk, Fachry Ali menyatakan perlunya komunikasi lebih lanjut antara pemprov Babel dengan PT Timah karena hal ini sudah dibahas sejak tahun 2008 yaitu zamannya menteri Sofyan Djalil. “Saya kira Babel layak sekali mendapatkannya, karena pemprov dan pemerintah pusat adalah pihak yang sama. Jika keduanya memegang saham, maka PT Timah seharusnya menjadi lebih bagus. Kami menyarankan komunikasi yang dilakukan untuk permintaan saham ini harus dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak pemerintah daerah dan PT Timah Tbk sendiri," katanya.

“Kita sama-sama membangun daerah antara PT Timah dan pemprov Babel, hal ini akan mencairkan hubungan antara PT Timah dengan masyarakat. Kita berharap jangan sampai ketika tambang timah berakhir kita “tercengok”, kita tidak mendapatkan apa-apa, lingkungan rusak, maka dengan 10 persen kita bisa bersama sama membangun Babel. Kita sudah memikirkan tranformasi mining ke agro. Mumpung uangnya masih ada,“ tegas Erzaldi.

Sumber: 
Badan Penghubung Prov. Babel
Penulis: 
Rahimah
Fotografer: 
Pongky
Editor: 
Pongky